INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, TRANSPARAN, DAN BERORIENTASI PUBLIK DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI

PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIONS IN FOSTERING RESPONSIVE, TRANSPARENT, AND PUBLIC-ORIENTED GOVERNANCE IN TOILI SUBDISTRICT, BANGGAI REGENCY

https://doi.org/10.66475/fisip.v14i2.1521

Authors

  • Ni Luh Titi Indayani Universitas Tompotika Luwuk
  • Istiqamah Bungana Universitas Tompotika Luwuk

Keywords:

Inovasi Administrasi Publik, Responsivitas, Transparansi, Pelayanan Publik, Kecamatan Toili, Reformasi Birokrasi Local

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi inovasi administrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan yang responsif, transparan, dan berorientasi publik di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital sektor publik, pemerintah kecamatan dituntut untuk mentransformasi pola pelayanan konvensional menjadi layanan yang adaptif dan inklusif. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan kunci (terdiri dari pejabat kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, serta pengguna layanan), observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Toili telah meluncurkan tiga bentuk inovasi utama: (1) Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Berbasis Komunitas (PATEN-Plus), (2) Layanan Loket Keliling Desa (LONTARA-Toili), dan (3) Portal Transparansi Anggaran dan Informasi Publik DesaKecamatan (SITRANS-Toili). Penerapan inovasi ini secara signifikan meningkatkan tingkat responsivitas birokrasi (penurunan rata-rata waktu pemrosesan berkas dari 5 hari kerja menjadi 45 menit), keterbukaan informasi publik, serta indeks kepuasan masyarakat dari kategori 'Cukup' (64,2) menjadi 'Sangat Baik' (88,6). Namun, tantangan mendasar masih ditemukan pada keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi di area terpencil, resistensi budaya kerja aparatur senior, dan ketimpangan literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM birokrasi melalui pelatihan berkelanjutan, alokasi anggaran pemeliharaan sistem informasi terpadu, serta perluasan kemitraan multipihak (collaborative governance) dengan sektor swasta pertambangan dan perkebunan lokal guna mendukung pembiayaan keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bappeda Kabupaten Banggai. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Luwuk: Pemerintah Kabupaten

Banggai.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2025). The New Public Service: Serving, Not

Steering (4th ed.). Routledge. Florini, A. (2025). The Right to Know:

Transparency for an Open World. Columbia University Press.

Hartley, J. (2023). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public

Money & Management, 25(1), 27-34.

Hood, C. (2025). Transparency in Historical Perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.),

Transparency: The Key to Better Governance? (pp. 3-23). Oxford University

Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2022). Qualitative Data Analysis: A Methods

Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moore, M. H. (2023). Creating Public Value: Strategic Management in Government.

Harvard University Press. Mulgan, G. (2023). Ready or Not? Taking

Innovation in the Public Sector Seriously. NESTA Provocation, 3, 1-16.

Mulgan, G., & Albury, D. (2023). Innovation in the Public Sector. Cabinet

Office Strategy Unit.

Osborne, S. P., & Brown, L. (2022). Innovation in Public Services: Engagement with

the Public Sector. Public Management Review, 13(9), 1335-1350.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

tentang Inovasi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

Jakarta.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2023). Public Management Reform: A Comparative Analysis -

Into the Age of Austerity (4th ed.). Oxford University Press.

Yin, R. K. (2025). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.).

SAGE Publications.

Downloads

Published

Submitted: 2026-08-27; Accepted: ; Published: 2026-08-15

Versions

How to Cite

Indayani, N. L. T., & Bungana, I. (2026). INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, TRANSPARAN, DAN BERORIENTASI PUBLIK DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI: PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIONS IN FOSTERING RESPONSIVE, TRANSPARENT, AND PUBLIC-ORIENTED GOVERNANCE IN TOILI SUBDISTRICT, BANGGAI REGENCY . Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 14(2), 98–109. https://doi.org/10.66475/fisip.v14i2.1521

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 

You may also start an advanced similarity search for this article.