Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepualuan
Quality of Licensing Services at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Banggai Kepulauan Regency
Keywords:
Kualitas Pelayanan, DPTSPAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan 8 informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori Zeithaml digunakan dengan lima indikator kualitas pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan belum optimal karena masih terdapat kekurangan pada sarana prasarana, kompetensi aparatur, dan dukungan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan meliputi: (1) sarana dan prasarana yang belum memadai, (2) kompetensi ASN yang kurang, dan (3) dukungan APBD yang terbatas. Peneliti menyarankan peningkatan sarana prasarana, pelatihan teknis bagi ASN, serta peningkatan alokasi anggaran agar pelayanan perizinan menjadi lebih berkualitas dan optimal.
Downloads
References
Anggraini Dian, dkk (2021). Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Jakarta : Yayasan Kita Menulis
Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: CV. Mandar Maju.
Moenir, A.S. (2008). Manajemen Pelayanan Publik Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
Nurulhidayati, F. (2017). Analisis kualitas pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sleman tahun 2015-2016 [FISIP UMY]. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17381
Rimbani, R. M. (2017). Bab Iii Metodologi Penelitian [Pdf]. 20-32. http://repository.unpas.ac.id/32645/5/BAB III.pdf
Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanaman modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Permenpan NO. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Sri Lestari, maharani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.




