The Politik Hukum Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Berkaitan Penyelamatan Perekonomian Keuangan Nasional Penanganan Pandemi Covid-19

Legal Policy on Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 Regarding the Rescue of the National Economy and Finance in Response to the COVID-19 Pandemic

Abstract

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabiltas keuangan nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19. Peraturan tersebut melahirkan masalah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain; peraturan ini banyak membatalkan undang-undang diberbagai bidang sehingga tidak berlaku lagi disebabkan karena pandemi Covid-19, menyampingkan prosedur APBN dan APBD, Pemberian hak imunitas pejabat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pelanggaran konstitusional tersebut maka perlu diketahui politik hukum yang melatar belakangi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,  Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis hal ihwal kegentingan yang memaksa dan  politik hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 analisis politik hukum digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak politik Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dengan melihat keberpihakkan apakah untuk kepentingan rakyat ataukah untuk kepentingan elit politik. Metode Penelitian adalah Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian studi kepustakaan dengan mencari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan melakukan analisis hal ihwal kegentingan yang memaksa peraturan tersebut dan menganalisis dari aspek politik hukum. Hasil penelitian politik hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada awalnya bertujuan baik yaitu dalam rangka penyelamatan  ekonomi nasional dan keuangan nasional akan tetapi dengan diberikannya hak imunitas pejabat untuk tidak dapat diadili oleh pengadilan menyebabkan tujuan politik hukum adalah sebagai bentuk perlindungan hukum pejabat yang melakukan korupsi anggaran Covid-19.