Perlindungan Konsumen Atas Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha Dalam Pemesanan Hotel Melalui Traveloka

Consumer Protection Regarding the Imposition of Additional Charges by Businesses When Booking Hotels via Traveloka

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya transaksi pemesanan hotel melalui Online Travel Agent (OTA), sepertiTraveloka. Namun, praktik ini juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pengenaan biaya tambahan secara sepihak oleh pelaku usaha. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen atas pengenaan biaya tambahan dalam pemesanan hotel melalui Traveloka, dengan studi kasus Hotel Indonesia Pekalongan. Permasalahan muncul ketika konsumen yang telah menyelesaikan pembayaran sesuai harga pada aplikasi, namun masih dibebani biaya tambahan dengan alasan tarif promo tidak memenuhi batas minimal harga hotel. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder melalui buku dan jurnal ilmiah. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya pengenaan biaya tambahan yang tidak dicantumkan dalam kontrak elektronik merupakan pelanggaran asas itikad baik dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. 

The advancement of information technology has increased hotel booking transactions through Online Travel Agents (OTAs), such as Traveloka. Nevertheless, this practice also raises legal issues, particularly regarding the unilateral imposition of additional charges by business actors. This study examines consumer legal protection against additional charges imposed in hotel bookings through Traveloka, using a case study of Hotel Indonesia Pekalongan. The dispute arose when consumers who had completed payment according to the price stated on the application were required to pay additional fees due to the alleged failure to meet the hotel’s minimum tariff. This study employs a normative legal research method with a statutory approach. Statutory regulations serve as primary legal sources, while secondary legal sources are drawn from books and scholarly journals..
The findings indicate that the imposition of additional charges not stipulated in the electronic contract constitutes a violation of the principle of good faith and may be classified as a breach of contract.