Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Functions and Authorities of the General Election Supervisory Body in Enforcement of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections

Abstract

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998   (Pemilu  DPR   1999) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka dapat di tarik  kesimpulan  bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan   suatu   wadah   atau   tempat   untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  mesti  dipegang erat  agar  penyelenggaraannya  berjalan  dengan lancar  tanpa  ada  pelanggaran.    Prinsip-prinsip yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  harus dilaksanakan  sebaik-baiknya,  tentunya  peranan Pemerintah    yang    diwakili    Komisi    Pemilihan Umum (KPU) sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.Komisi    Pemilihan    Umum    merupakan suatu  kondisi  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri,    untuk    menyelenggarakan    pemilihan umum.  Komisi  Pemilihan  Umum,  secara  umum adalah bahwa   suatu   komisi   yang   mempunyai wewenang   dalam   penyelenggaraan   pemilihan umum,   yang   bertugas   mengawasi   dan   wadah untuk    melakukan    penyelenggaraan    pemilihan atau  lebih  singkatnya  tempat  pemungutan  suara bagi  masyarakat  yang  melakukan  pesta  rakyat atau pemlihan umum.