PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk)

ENFORCEABLE COURT'S DECISION ON THE EXECUTION OF LAND RIGHTS DISPUTES (study on the implementation of the Luwuk District Court's decision)

https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.507

Authors

  • Moh. Akli Suong Universitas Tompotika Luwuk

Keywords:

Implementasi Kewenangan, Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata, Hak Atas Tanah.

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gayo, Ahyar Ari. “PROBLEMATIK PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN COURT EXCELLENCE.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 22 No (2022): 555.

Rumadan, Ismail. “PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 6, (2017): 75. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/128/131.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Subekti, R. HUKUM ACARA PERDATA. Cetakan ke. Bandung: Bina Cipta, 1989.

Sufriadi. “TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.” Jurnal Yuridis Vol. 1 No. (2014): 60. https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf.

Suherman, Andi. “IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.” SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No (2019): 44. https://media.neliti.com/media/publications/293406-implementasi-independensi-hakim-dalam-pe-6e1523a0.pdf

Downloads

Published

2022-03-20

How to Cite

Suong, M. A. . (2022). PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk): ENFORCEABLE COURT’S DECISION ON THE EXECUTION OF LAND RIGHTS DISPUTES (study on the implementation of the Luwuk District Court’s decision). Jurnal Media Hukum, 10(1), 51–64. https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.507