IMPLIKASI PASAL 57 UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP HAK MEMILIH
IMPLICATIONS OF ARTICLE 57 OF LAW NO. 10 OF 2016 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS ON THE RIGHT TO VOTE
https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.467
Keywords:
Kata kunci: Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Hak Memilih, kerugian hak konstitusional, Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, , Hak Memilih, Kerugian Hak KonstitusionalAbstract
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap hak memilih warga negara, Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative, hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberlakuan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih pada pemilihan kepala daerah, Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi memang sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan subtansi dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.
Downloads
References
Cerdas, Felani Ahmad, and Hernadi Afandi. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019).” SASI Volume 25 (2019): 78.
Fahmi, Khairul. “MENELUSURI KONSEP KEADILAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945.” Jurnal Cita Hukum Vol.4 No.2 (2016): 168. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/issue/view/482.
Firdaus., Sunny Ummul. “KONSTRUKSI HUKUM PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA.” Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 1, No (2015): 121. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal_etika_vol1_no2.pdf.
Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu.” Jurnal Konstitusi Volume 10, (2013): 11. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011/92.
Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.” Jurnal Konstitusi Volume 18, (2021): 882.
Handayani, Yeni. “HAK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014, 2–3. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/HAK MANTAN NARAPIDANA (YENI HANDAYANI).pdf.
Kasim, Aminuddin. POTRET PEMILUKADA SERENTAK 2015. Edited by Ferry fathurokman, Mohammad Saihu, and Rahman Yasin. Pertama. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2015. https://www.researchgate.net/publication/347932438_Hak_Konstitusional_Warga_Terkait_Akurasi_Data_Pemilih_dan_Hak_Pilih_Di_TPS.
Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009 (2009).
Munawi, Muhammad Sam Al. “Pemilu Dan Jaminan Perlindungan Hak Pilih,.” Kendari POS, 2023. https://kendaripos.fajar.co.id/2023/02/10/pemilu-dan-jaminan-perlindungan-hak-pilih-oleh-muhammad-sam-al-munawi-sh/.
Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto. “MEMILIH DAN DIPILIH, HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM: STUDI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA.” Jurnal HAM Vol. 10 No (2019): 162. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703/pdf.
Prasetyo, Teguh. FILSAFAT PEMILU. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
Ramadhanil, Fadli, Heroik Mutaqin Pratama, Khoirunnisa Nur Agustyati, and Usep Hasan Sadikin. PERLINDUNGAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA DI PEMILU 2019 DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU. Edited by Didik Supriyanto. jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019. https://perludem.org/wp-content/uploads/2019/11/BUKU-PERLINDUNGAN-HAK-MEMILIH-WARGA-NEGARA-DI-PEMILU-2019-DAN-KETERWAKILAN-PEREMPUAN-DI-LEMBAGA-PENYELENGGARA-PEMILU.pdf.
Simamora, Janpatar. “PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012.” Jurnal.Komisi Yudisial Vol 6, No (2013): 132. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/109/93.
Yuliani, Andi. “Hak Konstitusional Warga Negara.” JDIH KABUPATEN SUKABUMI, 2023. http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/.
Zairudin, Ahmad. “Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum.” LEGAL STUDIES JOURNAL Vol 1, No (2021): 29.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Muhammad Abdi Sabri I Budahu Muhammad Abdi Sabri I Budahu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
